Rakor Pengendalian Inflasi, Mendagri Minta Daerah Bergerak Lebih Cepat dan Keras Lagi

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syaiful Azhari hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Command Center, Banjarbaru pada Selasa (24/1) pagi.

Rakor yang rutin dilaksanakan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan diisi dengan paparan dari beberapa kementerian/Lembaga terkait. Yaitu Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Menurut data yang dipaparkan oleh Tito, angka inflasi Indonesia berada di angka 5,51 dan menempatkan Indonesia di peringkat 145 dari 186 negara.

Meski peringkat inflasi Indonesia terbilang berada di tengah dan tidak terlalu tinggi, Tito mengatakan bahwa angka ini harus ditekan lagi.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat sidang paripurna, target untuk angka inflasi adalah 3 persen di tahun ini. Jadi kita harus bekerja lebih keras lagi, dan jangan berpuas diri meskipun banyak negara lain yang angka inflasinya masih lebih tinggi dari pada kita,” ujarnya.

Tito mengatakan bahwa intervensi dari pemerintah daerah dalam seminggu terakhir di Januari 2023 cenderung menurun. Hal ini menurutnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masa liburan nataru dan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Adapun 6 upaya konkrit yang harus dilakukan pemda sebagai bentuk intervensi dalam penanganan inflasi daerah tersebut adalah, melaksanakan pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan penghasil komoditi, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.

Dari hasil paparan sejumlah kementerian/lembaga, sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi hingga minggu kedua Januari 2023 adalah bawang merah, cabai merah dan rawit, beras dan minyak goreng.

Untuk komoditi pertanian sendiri, inflasi terjadi karena dipengaruhi oleh cuaca dan belum tibanya musim panen. Sehingga saat demand atau permintaan pasar meningkat, namun produksi tidak mencukupi yang mengakibatkan terjadinya inflasi.

Meski dua hari yang lalu sejumlah masyarakat Indonesia merayakan Hari Raya Imlek, data menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya inflasi. Berbeda dengan pada saat nataru ujar Tito.

“Libur dan perayaan Imlek tidak mendorong terjadinya inflasi. Berbeda dengan Nataru dimana terjadi kenaikan dari 5,4 persen menjadi 5,5 persen karena demand yang meningkat,”.

Lebih lanjut Tito menyampaikan, bahwa usaha pengendalian inflasi memberikan dampak yang luar biasa di tahun 2022. Oleh karena itu dirinya berpesan agar di tahun ini pemda dapat aktif bergerak melakukan intervensi untuk mengendalikan inflasi.

“Kehadiran Presiden pada Rakornas Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada 17 Januari kemarin harusnya membuat semua bergerak menjadi lebih cepat dan keras lagi dalam mengendalikan inflasi,” ujar Tito.

Tito juga mengingatkan, agar intervensi oleh pemda terhadap pengendalian inflasi dapat tepat sasaran.

“Seperti operasi pasar, itu harus berfokus pada komoditi yang sedang naik harganya, jangan sampai pada saat produk melimpah dilaksanakan operasi pasar, maka itu nanti petani yang kasian. Kita juga meminta dukungan dari pemda untuk memantau harga secara konsisten setiap hari, dan mengantisipasi kemungkinan kenaikan demand atau permintaan menuju bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya. (Ran/Adpim)

Foto : M. Rezky Maulidja