Gubernur Diwakili Asisten I Hadiri Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2022

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nurul Fajar Desira hadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 secara daring dari Command Center di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalsel pada Kamis (28/04).

Acara yang dilaksanakan di Istana Negara dan diikuti seluruh Pimpinan Daerah dan kepala Bappeda seluruh Indonesia ini secara resmi dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis dan selalu siap dengan perencanaan yang baik. Mengingat situasi ekonomi dan situasi politik global yang penuh ketidakpastian.

Dalam menghadapi gejolak ekonomi global, Presiden RI Joko Widodo juga menekankan tujuh hal yang bisa dijadikan pegangan bersama-sama.

“Pertama, ini sudah dua kali saya sampaikan, bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), artinya belanja barang dan jasa, belanja barang modal, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri” ujarnya.

Selanjutnya adalah percepatan proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri, peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi, peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi defisit di bawah tiga persen PDB di tahun 2023.

Terakhir adalah agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM/peningkatan sumber daya manusia harus terus dijalankan, dan terakhir persiapan pelaksanaan Pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni tahun 2022.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam laporannya menyampaikan meskipun masih mengdapi situasi pandemi covid-19, perkembangan jumlah kasus covid-19 di Indonesia cenderung turun dan terkendali.

Suharso juga menuturkan sejauh ini berbagai indikator penting pembangunan juga terus menunjukkan perbaikan sehingga membangkitkan optimisme untuk melakukan percepatan pemulihan dan tumbuh sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk itu menurutnya, pelaksanaan musrembang menjadi sangat penting sebagai upaya menghasilkan RKP tahun 2023 yang responsif, adaptif dan mampu merespon tantangan yang sedang di hadapi bersama.

“Sesuai arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna yang lalu, tema Rencana Kerja Pemerintah 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Tema RKP ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuh prioritas nasional sebagai fokus pembangunan di tahun 2023.

Target sasaran pembangunan dalam rancangan awal RKP tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka antara 5,3-6 persen, ratio gini 0,375 penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, indeks pembangunan manusia 73,31 persen, tingkat kemiskinan 7,5 persen dan nilai tukar petani 103-105 persen, nilai tukar nelayan 106-107 persen.

Dalam RKP tahun 2023 telah ditetapkan major project yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional dan dalam menyusun major project ini diperkuat dengan penerapan mekanisme clearing house perencanaan untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat, sehingga bukan hanya share tetapi juga deliver.

Selanjutnya, dirinya juga menyampaikan bahwa salah satu kunci penting juga adalah transformasi ekonomi.

“Salah satu kunci penting juga adalah transformasi ekonomi, yaitu memastikan terjadinya transformasi digital yang juga perlu dilakukan untuk diimbangi dengan industrialisasi digital sehingga Indonesia tidak akan menjadi konsumen besar untuk produk digital import tetapi juga harus menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri” ujarnya. (ran/Adpim)