Gubernur Kalsel H. Muhidin Tekankan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Isharwanto, S.T., MS membuka Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Optimalisasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 di Galaxy Hotel Banjarmasin, Rabu (26/02) pagi.

Dalam sambutannya yang dibacakan Isharwanto, Gubernur Kalsel H. Muhidin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Ia mengingatkan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum batas akhir 31 Maret 2025.

“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, kita akan memperkaya pengalaman, menambah wawasan, dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas terkait pengadaan barang/jasa pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengadaan yang berkualitas dalam mendukung Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) serta Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCP KPK).

“SIRUP yang dikembangkan oleh LKPP telah memuat berbagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, mulai dari pagu pengadaan, tanggal pelaksanaan, spesifikasi barang/jasa, hingga keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta peran usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK). Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK merupakan dua pesan besar Presiden Republik Indonesia yang harus kita jalankan,” tegasnya.

Pada tahun 2024, total anggaran RUP Pemprov Kalsel mencapai Rp7,64 triliun, dengan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp3,92 triliun (94,5%) dan belanja UMKK Rp2,94 triliun (70,83%). Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 pada 2025 juga diharapkan semakin mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Saya pastikan dan himbau agar seluruh SKPD sudah dapat mengimplementasikan atau memanfaatkan Katalog Elektronik Versi 6. Dengan semangat kolaborasi, saya optimis bahwa katalog ini akan menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” katanya.

Terakhir, H. Muhidin juga mengapresiasi capaian Pemprov Kalsel dalam meraih penghargaan ITKP terbaik dari LKPP RI pada 2023 dan 2024 dengan skor 90,21 dan 93,75.

“Semoga penghargaan ini dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus bekerja lebih baik lagi dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam laporannya Kepala Bagian Pembina dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Drs. Hairil Anwar MM, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong transaksi belanja secara digital serta meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dimulai dengan pembukaan acara yang dirangkai dengan pemberian penghargaan bagi organisasi perangkat daerah yang memiliki komitmen serta pencapaian baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi mengenai kebijakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menghadirkan tiga direktur dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia sebagai narasumber,” ujarnya.

Tiga narasumber, yakni Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin, akan menyampaikan materi mengenai peran, tugas, tanggung jawab serta arah kebijakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2025.

Kemudian, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yulianto Prihhandoyo, juga memaparkan kebijakan serta implementasi katalog versi terbaru. Sementara itu, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, R. Saputra Fendy Dharma, membahas inovasi serta peningkatan tata kelola pengadaan melalui jasa konsolidasi.

Untuk diketahui, pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan Kalsel Procurement Award 2025 yang terbagi pada 2 kategori, yaitu Kategori Tercepat dan Sesuai Pagi Melaksanakan Input RUP Tahun Anggaran 2025 pada SIRUP yang didapat oleh UPPD Martapura, BPTPH Prov. Kalsel, Laboratorium Kesehatan, Dinas Perindustrian Prov. Kalsel, Dinakertrans Prov. Kalsel, dan Bappeda Prov. Kalsel. Sedangkan Kategori Persentase Realisasi Terbesar dan Status Selesai Transaksi E-Purchasing Tahun Anggaran 2024 didapat oleh KPH Tanah Laut, BPAM Banjarbakula, Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kehutanan Kalsel, Dinas PMD Kalsel dan Dinas Sosial Kalsel. (md/adpim)