Bahas Isu Strategis, Plh. Sekdaprov Pimpin Rakor di Lingkup Pemprov Kalsel

Banjarbaru – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, M.Pd, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rakor digelar di ruang rapat Aberani Sulaiman, lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (22/1) pagi, usai memimpin apel pagi.

Dalam Rakor ini, sejumlah isu strategis menjadi agenda utama pembahasan, di antaranya pelaksanaan pelantikan gubernur terpilih, penataan tenaga non-ASN, serta penanganan banjir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.

Plh Sekdaprov Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa penataan tenaga non-ASN harus dilakukan dengan cermat karena menyangkut nasib ribuan tenaga kontrak yang tersebar di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Arahan ini, kata Syarifuddin, merupakan instruksi langsung dari Gubernur Kalsel H. Muhidin, yang memberikan perhatian serius terhadap tenaga non-ASN.

“Pak Gubernur telah memberikan perhatian penuh pada isu ini. Beliau bahkan menaikkan gaji tenaga kontrak dari sebelumnya Rp2,6 juta menjadi Rp3,1 juta sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka,” ujar Syarifuddin.

Masalah yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kalsel juga menjadi perhatian penting dalam Rakor ini. Pemprov Kalsel, melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota, terus berupaya memaksimalkan langkah penanganan dampak banjir.

“Kami mendorong setiap daerah untuk memberikan bantuan optimal kepada masyarakat terdampak. Baik itu berupa kebutuhan pokok seperti beras maupun layanan kesehatan, semuanya harus terkoordinasi dengan baik,” jelasnya.

Syarifuddin juga menekankan pentingnya sinergi antar-SKPD dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif, termasuk langkah-langkah pencegahan agar bencana serupa dapat diminimalisasi ke depannya.

Dalam Rakor tersebut, Plh Sekdaprov Kalsel juga memastikan bahwa pelantikan gubernur terpilih akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Insya Allah, pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2025 sesuai rencana awal,” ungkap Syarifuddin.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel ini juga membahas masukan dari peserta rapat, yang akan diintegrasikan dalam rencana kerja pemerintah ke depan.

Syarifuddin menegaskan bahwa setiap SKPD harus bekerja selaras dengan visi dan misi gubernur, yakni “Bekerja Bersama, Merangkul Semua,” demi mendukung kebijakan prioritas pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap seluruh SKPD dapat berkontribusi maksimal untuk mendukung program-program prioritas gubernur, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat,” tutupnya. (md/adpim).

Foto : yusnadian noor