Paripurna DPRD, Gubernur Kalsel Sampaikan Pendapat Akhir Raperda Riset dan Inovasi serta Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Plh Sekretaris Daerah, H Syarifuddin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin pada Rabu (19/2/2025)

Dihadiri oleh total 33 orang anggota DPRD dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, agenda rapat paripurna kali ini ada empat, yakni penjelasan Pimpinan Komisi I DPRD terhadap Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kemudian Pengambilan Keputusan DPRD terhadap dua buah Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dan Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi.

Agenda terakhir adalah Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur terhadap dua Raperda (tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dan Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi), dan Penjelasan Gubernur tentang 3 (tiga) buah Raperda (Pembiayaan Tahun Jamak Provinsi Kalsel, Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Penyelenggaraan Penanaman Modal).

Terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, H Muhidin dalam sambutan tertulis menyampaikan harapan agar perda ini dapat menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di Kalsel.

“Besar harapan kita semua agar perda ini dapat menjadi payung hukum agar penyelenggaraan riset dan inovasi daerah dapat berjalan lebih optimal untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah, serta memberi nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat,” sampai H Muhidin.

Kemudian terkait Raperda Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi, H Muhidin menyampaikan harapan agar perda ini dapat memperkuat keberadaan perpustakaan daerah Kalsel.

“Perda ini diharapkan memperkuat keberadaan perpustakaan, serta dapat meningkatkan literasi dan pusat rujukan kekayaan budaya daerah Kalsel. Kemudian juga dapat mendorong tranformasi menuju peradaban masyarakat cerdas, menuju Generasi Indonesia Emas tahun 2045,” ujar H Muhidin.

Selanjutnya tentang Raperda Pembiayaan Tahun Jamak Provinsi Kalsel, H Muhidin menjelaskan bahwa mengingat ragam karakter geografis yang dimiliki Kalsel, diperlukan pembangunan infrastruktur dan sarana yang memadai, untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Provinsi Kalsel.

Oleh karena itu, diperlukan pedoman pembiayaan tahun jamak, agar pemda dapat menyusun perencanaan kegiatan pembangunan yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 12 bulan.

“Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum dan pedoman setiao tahapan pelaksanaan kegiatan tahun jamak, agar berjalan secara sistematis, terencana dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta transparansi,” tutur H Muhidin.

Kemudian tentang Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan, H Muhidin menyampaikan bahwa mengingat keluarga adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat yang juga memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, maka menjadi penting untuk perkembangan kependudukan dapat dikelola dengan terencana.

“Karena itu, melalui lima pilar yang diterapkan dalam raperda tersebut, diharapkan tercapai dan terjaga kualitas penduduk yang tinggi, sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa, khususnya di Kalsel,” sampai H Muhidin.

Terakhir, tentang Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, H Muhidin menyampaikan, meskipun Kalsel telah memiliki perda terkait fasilitasi penanaman modal, yakni Perda No 10 tahun 2010, diperlukan adanya penyesuaian.

“Melalui raperda ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh calon penanam modal. Selain itu juga memberikan kepastian dalam hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai penanam modal,” ujar H Muhidin.

Sebelum menyampaikan sambutan, H Muhidin melalui Plh Sekda, M Syarifuddin juga laksanakan penandatanganan berita acara dengan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Kalsel, Kepala Instansi Vertikal di Wilayah Kalsel atau yang mewakili, serta sejumlah Pejabat di Lingkup Pemprov Kalsel.

Rapat paripurna terkait raperda ini selanjutnya terjadwal untuk dilaksanakan pada hari Kamis 26 Februari 2025 yang akan datang. (Ran/Adpim)

Foto : M. Rezky Maulidja