Pemprov Gelar Rapat Koordinasi Teknis Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, melalui Kepala Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Victoria River View Hotel Banjarmasin, Sabtu (15/2) pagi.

Rakor ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi Melalui Hilirisasi dan Industrialisasi yang Berkelanjutan” dan bertujuan untuk menyinkronkan, menyelaraskan, serta membangun sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Abdul Rahim, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan pentingnya Rakor ini sebagai langkah strategis dalam memastikan pembangunan industri yang berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

“Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada kemajuan industri di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam Rakor tersebut adalah hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat daya saing industri di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, Rakor ini juga menyoroti percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pemerataan pembangunan.

“Dengan adanya KEK, kita ingin membuka peluang investasi yang lebih luas serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Pengembangan industri halal juga menjadi perhatian utama dalam Rakor ini. Pemerintah menargetkan seluruh produk industri di Kalimantan Selatan bersertifikat halal pada tahun 2026.

“Untuk memastikan produk kita dapat bersaing di pasar internasional, kita harus tahu dengan jelas bahan baku mana saja yang perlu disertifikasi halal. Ini adalah langkah penting dalam membuka peluang pasar yang lebih luas,” tambahnya.

Abdul Rahim juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung pengembangan industri di Kalimantan Selatan.

“Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri sangat penting agar kebijakan yang kita buat benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia berharap Rakor ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan industri yang dapat diterapkan secara efektif di masa depan. “Mari kita satukan tekad dan semangat untuk membangun Kalimantan Selatan yang lebih bersinar,” tutupnya (md/adpim).

Foto : Yusnadian Noor