Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan dalam Entry Meeting Gabungan terkait Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (17/2) pagi.

Plh. Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, M.Pd, yang mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota siap menerima koreksi, masukan, serta rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pemeriksaan LKPD oleh BPK menjadi instrumen penting dalam mengawal tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab.

“Kami berkomitmen menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil evaluasi dan pemeriksaan ini harus dijadikan bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Syarifuddin.

Pemerintah Provinsi Kalsel menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan.

“Mari kita pastikan bahwa proses pemeriksaan ini tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga bertekad mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih secara berturut-turut. Menurutnya, opini ini bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara.

Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah kepala SKPD dari lingkup Pemprov Kalsel serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, BPK menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga auditor negara dalam memastikan pengelolaan APBD yang efektif dan efisien.

“BPK juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti tanpa catatan. Masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pengawasan anggaran agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Kepala BPK Perwakilan Kalsel Adriyanto saat memberikan sambutan.

Pemeriksaan Interim atas LKPD ini menjadi langkah awal sebelum BPK memberikan opini resmi atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari pemeriksaan ini diharapkan mampu menjadi pijakan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel. (md/Adpim).