Tindaklanjuti Arahan Presiden, Pemprov Terus Tingkatkan Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah.

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan akan menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait pengawasan penggunaan APBD yang harus berorientasi pada hasil.

Hal ini disampaikan
Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Ahmad Fydayeen usai mengikuti pembukaaan Rakornas Pengawasan Intern (Wasin) 2023 di Command Center Kantor Setda Prov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (14/6) pagi.

“Sebagaimana arahan-arahan dari Bapak Presiden tentunya akan kita tindak lanjuti semuanya,” katanya.

Disampaikanya, Presiden Jokowi menekankan, saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semuanya harus produktif.

“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Di sini pentingnya peran pengawasan. Cek langsung. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedur, tapi hasilnya,” tegasnya.

Ditambahkan Inspektur Provinsi, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Sekda Prov Kalsel Roy Rizali Anwar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah secara daring.

Rakornas ini mengusung tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi.(syh/adpim)