Video Conference bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Program Makan Bergizi Gratis di Kalsel Sasar 130.000 Siswa

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mengikuti video conference yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (4/2) pagi.

Video conference yang digelar dalam rangka pembahasan strategi penguatan program peningkatan gizi nasional serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini berlangsung di Ruang Vicon Binda Kalsel dan turut dihadiri oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan (Kabinda Kalsel) Brigjen Pol. Nurrullah serta Wakil Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel, H. Gusti Iskandar.

BGN, sebagai lembaga negara non-kementerian yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis yang sudah dimulai serentak sejak 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia.

Saat ini, terdapat sedikitnya 130.000 siswa di Kalimantan Selatan yang menjadi sasaran program MBG, mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Untuk mendukung pemenuhan gizi para siswa tersebut, setiap dapur mandiri diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp6 miliar per bulan.

Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pengadaan bahan makanan bergizi, peralatan dapur, hingga biaya pengelolaan tenaga kerja yang terlibat dalam pengolahan dan distribusi makanan.

Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keberhasilan program ini, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp300 miliar.

Dana tersebut akan digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dapur mandiri, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, serta menjamin kelancaran distribusi makanan bergizi kepada seluruh siswa yang menjadi sasaran program.

Dalam Video conference yang diikuti oleh para Gubernur, Bupati, Walikota ataupun perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia mengemukakan sejumlah kendala terkait implementasi program MBG, terutama yang berkaitan dengan regulasi, payung hukum, dan alokasi anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk dalam hal penguatan regulasi dan efisiensi distribusi anggaran.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan yang memimpin jalannya rapat mengatakan pelaksanaan Program MBG dilakukan bertahap bisa sekaligus, karena itulah kemudian penting sekali dalam proses ini keterlibatan semua elemen.

Tigor mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

“Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat,

Tigor mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Pada kesempatan yang sama, Tigor menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

“Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya,” tutup Tigor. (Rfq/adpim)

Foto : Teguh