Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Paman Birin : Peran Desa Strategis untuk Kemajuan Bangsa

Kandangan – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin mengingatkan bahwa desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikan Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sulkan dalam pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Pendopo Kabupaten HSS, Senin (24/7).

Disampaikan Paman Birin, sebagai unit organisasi pemerintah yang behadapan langsung masyarakat, maka kemandirian desa menjadi salah satu syarat untuk bangsa yang maju.

Paman Birin juga menjelaskan, di era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian terhadap pembangunan di pedesaan semakin besar.

“Alokasi dana desa dari tahu ke tahun bertambah meningkat. Dana desa ini telah meningkatkan pembangunan di pedesaan,” jelas Paman Birin.

Melalui dana desa, ungkap Paman Birin, ribuan kilometer jalan desa, ribuan meter jembatan, ratusan unit BUMDES, posyandu dan berbagai sarana dan prasarana lain yang menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kalsel.

Namun disisi lain, ungkap Paman Birin, beberapa kasus penggunaan dana desa juga pernah terjadi, yang sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di pedesaan.

“Karena itu, kontrol terhadap penggunaan keuanganan dana desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan, perlu dijalankan secara cermat, akurat dan konsisten, oleh pihak-pihak yang berwenang,” terang Paman Birin.

Paman Birin juga mengingatkan, agar
pembangunan desa harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat dan pemerintahan.

Pemerintahan desa kiranya tanggap terhadap setiap aspirasi masyarakat, agar setiap kebijakan yang dihasilkan, benar-benar dilandasi semangat demokrasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Disamping itu, pengelolaan pembangunan secara partisipatif dari masyarakat, sebagai bentuk upaya konkrit dalam mengelola program-program pembangunan di desa.

“Karena itulah semangat swadaya dan gotong royong masyarakat, menjadi suatu keharusan yang kita tumbuh kembangkan, di seluruh lingkup kehidupan masyarakat di pedesaan.
Mari kita satukan tekad, satukan langkah dan gerak, demi memantapkan wilayah desa sebagai bagian terdepan Dalam pembangunan,” tegas Paman Birin.

Diketahui, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan.

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa ini bertema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan”.

Selaku penyelenggara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap menyampaikan alasan Kabupaten HSS menjadi tuan rumah kegiatan workshop ini, karena HSS selalu menjadi unggulan, dan alasan kedua karena ingin mengubah HSS yang merupakan learning organization menjadi teaching organization.

Sementara itu, Bupati HSS Achmad Fikry dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Kabupaten HSS terdiri atas 144 desa yang terbagi dalam 11 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 20 desa sudah menjadi desa mandiri, 92 desa maju, dan 32 desa merupakan desa berkembang.

Sejak tahun 2021, di Kabupaten HSS sudah tidak ada lagi desa tertinggal/sangat tertinggal.

“Melalui kegiatan workshop yang dilaksanakan di tempat ini, kami berharap dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka meningkatkan produktivitas, untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” tuturnya.

Diskusi dimoderatori oleh Sekda Kabupaten HSS Muhammad Noor, adapun narasumber dalam diskusi pada kegiatan workshop ini sebanyak 5 orang. Yakni Anggota Komite IV DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, membahas terkait Pengawasan DPR/DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa, kemudian Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP RI Iskandar Novianto, membahas tentang Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa.

Selanjutnya Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB Kalsel Widhia Arie Prajoga Wijata, membahas tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa.

Selanjutnya Pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalsel diwakili Kejari HST Faizal Banu, membahas terkait Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Serta Sekda Provinsi Kalsel yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidan Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, membahas tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembacaan pernyataan komitmen bersama dan penandatanganan komitmen bersama. Kemudian diserahkan sertifikat atas tercapainya level 3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Indeks Kabupaten HSS tahun 2022 yang diserahkan Kepala BPKP kepada Bupati HSS dan Plt. Inspektur HSS.

Selain itu juga diserahkan penghargaan kepada desa terinisiatif dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang diberikan kepada Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Desa Lok Binuang Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten HSS, dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten HSU.

Penghargaan diserahkan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel Hj Raudatul Jannah kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Kepala Dinas PMD Kabupaten HSS, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten HSU.

Di akhir, diserahkan plakat kepada para narasumber workshop oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. (*/mul/adpim)

Foto : Istimewa