Pemprov Kalsel Hadiri HAKORDIA 2022, Wapres Pesankan KPK Terus Berantas Perilaku Koruptif

Jakarta –Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suparmo mengikuti peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Jakarta secara daring di Kantor Setdaprov Kalsel di Banjarbaru pada Jumat (9/12) pagi.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk pulih dari beragam krisis di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga lingkungan hidup, hanya akan dapat dimenangkan melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, serta bebas dari korupsi.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh pihak terkait diharapkan terus melakukan penindakan dan pencegahan tindakan korupsi, termasuk memberantas berbagai perilaku koruptif.

“Segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat meresmikan acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022 di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (09/12)

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa seluruh negara di dunia mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Menurutnya, karena korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian bangsa yang telah diraih.

“Situasi sulit yang tengah kita hadapi sekarang, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif,” tegasnya lagi.

Oleh sebab itu, sambung Wapres, limpahan sumber daya bernilai tinggi yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dan digunakan demi kepentingan rakyat. Bukan justru dimanfaatkan untuk memperkaya individu, kelompok, atau korporasi melalui berbagai tindakan koruptif.

“Korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan,” contoh Wapres.

“Demikian pula, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral,” imbuhnya.

Lebih jauh, pada acara yang mengusung tema “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi” ini, Wapres menuturkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan untuk menyukseskan program prioritas pembangunan agar tidak terhambat oleh korupsi.

Adapun berbagai program tersebut diantaranya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, dan peningkatan sistem kesehatan nasional.

“Demikian pula, agenda revitalisasi pariwisata dan UMKM, hilirisasi industri, transisi energi, serta pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya melaporkan bahwa komitmen KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tidak pernah berhenti hingga Indonesia betul-betul bebas dari praktik korupsi.
“Kita ingin wujudkan korupsi merupakan sesuatu masa lalu, ke depan Indonesia akan hidup di dalam suatu peradaban dunia yang tanpa korupsi,” tekadnya.

Untuk itu, sambung Firli, hingga saat ini KPK terus bekerja keras dalam upaya memberantas korupsi dengan menjalankan tiga strategi. Pertama, strategi pencegahan korupsi melalui pendidikan masyarakat.

“Kita tanamkan nilai dan karakter supaya muncul dan menggelora terus budaya anti korupsi dan peradaban anti korupsi.

Karena sesungguhnya dengan budaya dan peradaban anti korupsi maka tentu setiap warga negara, penyelenggara negara, pelaku usaha, tidak ingin melakukan korupsi,” terangnya.

Selanjutnya strategi kedua, sebut Firli, adalah melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem.

“Sistem yang baik tentulah akan mencegah korupsi, karena sesungguhnya korupsi itu disebabkan karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem,” tegasnya.

Adapun strategi ketiga, tutur Firli, KPK akan terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi. Hal ini menurutnya dilakukan selain untuk mengembalikan kerugian negara, juga untuk menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

“Untuk tahun 2022 saja sejak Januari sampai dengan November 2022, sebanyak 115 pelaku korupsi telah dilakukan penahanan oleh KPK,” lapornya.

“(Sedangkan) aset recovery kita pada tahun 2022 sebesar 494,54 miliar rupiah, jauh dari target sebesar 141,7 miliar rupiah, artinya pencapaian kita lebih dari 294 persen,” imbuh Firli.

Sebagai informasi, dalam membuka HAKORDIA 2022 ini, Wapres membunyikan peluit digital yang mengandung filosofi sebagai simbol wistleblowing system dalam upaya pemberantasan korupsi. Kemudian juga diikuti para tamu undangan yang turut membunyikan mainan Otok Otok dari Betawi sebagi bentuk dukungan.

Hadir dalam acara ini Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Kepala Lembaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur/Bupati/Wali Kota, pimpinan BUMN/BUMD, serta segenap Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (Setwapres/sal/adpim)