Paman Birin Dukung Terus Dukung Program Pengendalian Iklim

Banjarbaru – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin berkomitmen terus dalam upaya menjaga kelestarian alam.

Hal itu disampaikan Paman Birin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov Roy Rizali Anwar dalam pembukaan Indonesia’s Folu Net sink (IFNET) 2030 pada Kamis (7/7)

Dukungan tersebut, ujar Paman Biri, hadir dalam bentuk aksi nyata, yakni gerakan Revolusi Hijau yang sudah dimulai sejak tahun 2017.

“Melalui program Revolusi Hijau, hingga tahun 2022 ini kita mampu merehabilitasi hutan dan lahan kritis lebih dari 122 ribu hektare,” papar gubernur.

Paman Birin menyatakan, Pemprov Kalsel akan terus menggelorakan gerakan Revolusi Hijau secara berkelanjutan, apalagi dengan posisi Kalsel sebagai gerbang IKN.

“Kalsel bertekad menjadi bagian terdepan dalam memberikan kontribusi untuk pemulihan perubahan iklim,” tegas Paman Birin.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung, mengatakan, akan mendetailkan lagi rencana-rencana strategis IFNET 2030 di sejumlah provinsi, termasuk Kalsel.

“Salah satu upaya nyata yang dilakukan di Kalsel adalah pengendalian kebakaran hutan dan meningkatkan tutupan lahan,” terangnya.

Hal tersebut, menurut Ruanda, tengah dilakukan Pemprov Kalsel secara berkelanjutan. Salah satunya melalui keberadaan miniatur taman hutan hujan tropis di area perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru.

“Saya atas nama pribadi dan institusi merasa bangga karena provinsi Kalsel sudah memulai kegiatan itu (aksi pemulihan lingkungan) dengan adanya taman hutan tropis” ucapnya di hadapan awak media.

Dari sisi ULM, Rektor ULM Prof. Sutarto Hadi, menyebut, IFNET 2030 merupakan program strategis untuk menyelamatkan bumi. Menurutnya, pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan secara sporadis, tetapi harus melalui kajian ilmiah yang benar agar target bisa dicapai.

“ULM memiliki banyak akademisi dan tenaga ahli yang siap untuk berkontribusi pada program IFNET 2030,” tegasnya.

Ia menjelaskan, hasil kajian dan sosialisasi akan menjadi bahan susunan pedoman pelaksanaan sampai ke tingkat tapak. (Vio/adpim)