Paman Birin Dukung Penuh Upaya Optimalkan Program KB di Banua

Banjarmasin – BKKBN dan Pemprov Kalsel bersinergi dalam mengoptimalkan program KB, guna mempercepat penurunan angka stunting.

Hal itu terungkap saat acara Pencanangan Pelayanan KB bersama Mitra PKK, TNI, dan IBI di Hotel Galaxy Banjarmasin, Selasa (6/9).

Gubernur H. Sahbirin Noor melalui Sekdaprov Roy Rizali Anwar membuka kegiatan tersebut.

Turut hadir Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo selaku keynote speaker.

Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel dalam sambutannya menekankan upaya percepatan penanganan stunting di Kalimantan Selatan.

Saat ini, ungkapnya, angka stunting di Kalsel berdasarkan data SSGI tahun 2021 yakni sebesar 30 persen.

Maka salah satu upaya intervensi yang perlu dilakukan, ujarnya, melalui optimalisasi program KB.

“Program KB yang berfokus pada kesehatan reproduksi perempuan, tentunya juga harus didukung laki-laki agar berhasil,” pesan Paman Birin dalam sambutan tertulis.

Paman Birin juga berharap, kemitraan terhadap program KB ini dapat terlaksana secara optimal, agar target angka stunting 14 persen di tahun 2024 bisa tercapai.

“Melalui kemitraan ini, TNI dan IBI yang bergerak di desa-desa dapat melakukan program kerja strategis. Lakukanlah pendekatan yang baik agar masyarakat mau berpartisipasi,” pesan Paman Birin.

Sekdaprov Roy sendiri, usai meninjau mobil pelayanan KB, membeberkan, SSGI akan kembali melakukan pendataan angka stunting pada rentang September – Oktober.

“Diharapkan angka real-nya di Kalsel bisa turun,” ucap Sekda Roy.

Hal tersebut mengingat berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalsel, seperti pemberian makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil serta sosialisasi pencegahan stunting.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, didampingi Kepala BKKBN Perwakilan Kalsel Ramlan, menyebut, tingkat penggunaan KB di Kalsel sebenarnya terbilang bagus.

“Angka pasangan usia subur di Kalsel yang menggunakan KB sekitar 68 persen,” bebernya.

Sementara angka penggunaan KB secara nasional, ujarnya, hanya sekitar 57 persen.

Akan tetapi, menurutnya perluasan akses pelayanan KB tetap penting dilakukan secara berkelanjutan.

Karena bagaimana pun, fasilitasi program KB bertujuan menekan angka pertumbuhan penduduk. Juga menjaga jarak kelahiran anak tidak kurang dari tiga tahun, guna menghindari risiko stunting. (Vio/Adpim)