Pemprov Kalsel Komitmen Upaya Pengendalian Inflasi Daerah

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di ruang H Maksid, Kantor Setda Prov Kalsel, Banjarbaru, Jum’at (21/10).

FGD ini mengangkat tema Strategi Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Prov Kalsel Hj Siti Nuryani, Kepala Bappeda Ariadi Noor, Kepala Dinas PMD Faried Fakhmansyah, Kepala BPS Kalsel Yos Rusdiansyah serta tamu undangan lainya.

Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kalsel Hj. Raudatul Jannah mengatakan, FGD ini bertujuan untuk mengimpun masukan dari stakeholders terkait petunjuk penggunaan belanja tidak terduga dalam pengendalian inflasi.

Disampaikanya, Rancangan Pergub ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Dirinya menjelaskan, Rapergub ini mengatur tentang bagaimana mensubsidi harga yang ada pada distributor sehingga harga di pasaran tidak meningkat.

“Misalnya harga di distributor naik 1.000 rupiah, maka kami mensubsidi itu, jadi harga di masyarakat tidak naik,” katanya.

Istri Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor ini juga mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan untuk penyempurnaan Rapergub tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dirinya berharap Rapergub ini nanti menjadi pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Kota untuk mengeluarkan Perbup maupun Perwali dalam pengendalian inflasi.

“Kita berharap, ini juga dikuti pemda se- Kalimantan Selatan dalam mengeluarkan Perbup dan Perwali, ini merupakan sinergi penanganan inflasi agar kompak semuanya,” katanya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Nurul Fajar Desira mengatakan, Raperda ini merupakan pedoman bagi bagi SKPD dalam melaksanakan Belanja Tidak Terduga (BTT). (Syh/Adpim)