DWP Kalsel Ikuti Peringatan HUT ke 23 di Jakarta secara Daring

Banjarbaru – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 tahun 2022 secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) di Jakarta yang diikuti seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada Rabu (7/12).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu juga diikuti Ketua DWP Provinsi Kalimantan Selatan, Aminatus Alifah Roy Rizali Anwar bersama anggota lainnya secara daring di Command Center Kantor Setdaprov Kalsel di Banjarbaru.

HUT ke-23 DWP bertema “Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital” ini menghadirkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim BA MBA sebagai nara sumber, Najwa Syihab dan artis Mona Ratuliu dalam gelar wicara bertajuk “Memperkuat Ekosistem Keluarga untuk Membangun Budaya Literasi”.

Sebelumnya, Ketua Umum DWP, Franka Makarim menyampaikan sambutannya yang mengharapkan DWP di 2023 nanti semakin memperkuat jati diri sehingga dengan semangat memperkaya aneka ragam pengetahuan agar senantiasa berkembang dan dapat berkontribusi baik bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

DWP ujarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya anggota keluarga PNS yang saling mendukung dalam membina keluarga memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kemampuan juga pengetahuan sebagai seorang perempuan dengan peran multidimensi.

Perempuan lanjutnya, bukan hanya sekedar pendamping suami, melainkan sebagai penggerak keluarga dan masyarakat. Peran perempuan maha berat tetapi itu bisa dilakoni apabila perempuan saling menguatkan.

Diakhir acara, diumumkan penghargaan atas keaktifan dalam penyampaian pelaporan pelaksanaan program kegiatan (LPPK) dan pemenang lomba senam kesegaran jasmani (vedio) dengan berbagai kategori, serta penyerahan paket sembako secara simbolis.

Mengutip laman Dharma Wanita, sejarah Dharma Wanita berawal pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni 5 Agustus 1974.
Semula Dharma Wanita beranggotakan para istri Pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN.

Saat era reformasi 1998, Dharma Wanita melakukan perubahan dengan tidak ada lagi memuat unsur politik dari pemerintah. Dharma Wanita kemudian menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen dan demokrasi.

Nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) pada saat Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur menjabat. sal/adpim