Gubernur Kalsel Hadiri Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 MPP di Istana Wapres
Jakarta – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin menghadiri Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 MPP di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta (5/12).
Dalam acara pencanangan yang dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) itu, tampak hadir gubernur, walikota dan bupati se- Indonesia.
Dalam kegiatan itu, Paman Birin didampingi Kepala Biro Organisasi Setdaprov Galuh Tantri Narindra dan juga Kabag Komunikasi Pimpinan Biro Adpim Widi Gunawan.
Dalam acara pencanangan RB Tematik dan peresmian MPP itu terlihat, Paman Birin yang berada di barisan depan tampak bersebelahan dengan beberapa gubernur. Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Kaltim Isra Noor.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, program-program reformasi birokrasi saat ini harus berdampak langsung pada masyarakat dan bukan sekadar administrasi semata.
Menindaklanjutinya, Kementerian PANRB mengambil langkah strategis RB tematik yang diharapkan bisa terinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan sehingga menghasilkan gerak serentak dalam pemecahan isu strategis Indonesia.
RB tematik berfokus pada empat hal yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual presiden. Sebelumnya, RB tematik pada fokus penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan di Yogyakarta pada 21 Oktober 2022.
Salah satu cara untuk mewujudkan RB berdampak adalah dengan menyediakan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat, yakni dengan menghadirkan MPP. Sebanyak 26 MPP akan diresmikan secara serentak.
“Bapak Presiden ingin reformasi birokrasi ini berdampak, salah satunya dengan MPP,” ujarnya.
Kehadiran MPP ini mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan maupun non-perizinan di satu tempat. Saat ini sudah ada 77 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia. (mul/adpim)