Paman Birin Sebut Pentingnya Peran APIP Meningkatkan PAD

Banjarmasin – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor menyebut peran dan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengendalian internal sangat penting.

Hal itu disampaikan Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel itu melalui Sekdaprov Roy Rizali Anwar pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Daerah Tahun 2022, Senin (8/8).

Paman Birin menyebut, salah satu peran APIP terutama untuk menjaga momentum perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah di Kalimantan Selatan.

“Peran APIP sangat penting, terutama untuk memaksimalkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, implementasi P3DN diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan positif di Kalimantan Selatan.

“Sesuai dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I tumbuh 3,49 persen (Year On Year) dan prospek secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021,” jelas Rudy.

Di sisi lain, untuk meningkatkan belanja P3DN, Pemerintah Daerah membutuhkan kapasitas fiskal yang memadai. Dalam rangka mendukung kemandirian fiskal daerah di wilayah Kalimantan Selatan, BPKP telah melaksanakan pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).

BPKP juga menemukan Pajak Air Permukaan (PAP) dapat berkontribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pada tahun 2021, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga telah melaksanakan Evaluasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu langkah mendukung kemandirian fiskal,” imbuh Rudy.

Pajak Daerah di Kalimantan Selatan merupakan potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat. Namun, untuk mampu mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus menjalankan action plan. (Syh/Adpim)