Pengawasan BUMD, Komisi II DPR Kunjungan Kerja ke Pemprov Kalsel

Banjarmasin – Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja masa persidangan III tahun 2025 – 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, pada Jumat (20/02/2026) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Kedatangan Ketua Komisi II DPR RI periode 2024–2029, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda didampingi Wakil Ketua Komisi II Zulfikar beserta rombongan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di tempat acara diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin.

Pada kesempatan itu, Ariadi Noor menyampaikan imbauan Gubernur H Muhidin agar kiranya jajaran BUMD yang terlibat, agar menyampaikan data dan informasi yang valid dan akurat kepada Komisi II DPR RI ini.

Pemerintah Provinsi Kalsel sampai gubernur, siap menjalin komunikasi dan transparan dalam hal apapun dengan DPR RI demi kebaikan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik dan untuk kesejahteraan rakyat.

Disampaikan salah satu visi misi Gubernur Kalsel H Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman yakni tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat. Kehadiran komisi ini dipercaya akan memberikan penguatan dan perbaikan di sektor lembaga publik khususnya BUMD.

Sementara itu, Rifqinizamy penyerahan aspirasi dan pengawasan terhadap BUMD. Komisi II DPR RI bersama pemerintahan daerah dan Kementerian Dalam Negeri berikhtiar untuk menghadirkan alternatif financing di daerah.

Salah satu alternatif financing yang memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan mengoptimalkan BUMD di Indonesia.

Saat ini ujarnya tercatat 1.057 BUMD dengan total aset mencapai 1.200 triliun di tahun 2025. Namun kontribusi seluruh BUMD di Indonesia terhadap APBD provinsi/kabupaten/kota masih kurang dari Rp25 triliun. angka moderatnya di 23-24 triliun artinya dengan aset 1.200 triliun BUMD tidak sanggup mencari keuntungan dengan baik, hanya sanggup memberikan kontribusi 23-24 triliun.

“Banyak punya aset tapi tidak maksimal,” ujarnya.

Kalau dilihat portofolio BUMD di Indonesia dari 1.057 BUMD, 30% mengalami kerugian sisanya untung sedikit tapi kontribusinya minim sehingga 70% dari 1.057 BUMD dalam keadaan sakit.

” Kami datang ke Kalimantan Selatan hari ini, salah satunya ingin bicara secara makro soal BUMD,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, diminta paparan dua BUMD milik Pemprov yakni Bank Kalsel dan PT Ambang Barito Persada (Ambapers).

Anggota Komisi II DPR RI yang hadir antara lain, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Muhammad Husien, Eddy Uluan Pasaribu, Iwan Kurniawan, Ahmad Heriyawan, Fauzan Khalid, KH UAS Hidayat Noor, Longki Janggola, Ahmad Irawan, Bob Andika Mamanase, Dedi Yepri Sitorus.

Komisi II DPR RI membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara/reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, reforma agraria, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tugasnya mengawasi mitra kerja seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (sal/adpim)

Foto : Naimah Mahmudah