Sekdaprov Ikuti Rapat Dengar Pendapat Soal Kenaikan BBM di DPRD Kalsel

Banjarmasin – Sejumlah unsur masyarakat dan organisasi pemuda dan mahasiswa seperti PMII, HMI, KAMMI, dan BEM di Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan reaksi dan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

Aspirasi yang disampaikan melalui DPRD Provinsi Kalsel ini kemudian ditindaklanjuti dengan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang RH Ismail Abdullah Kantor DPRD Kalsel di Banjarmasin pada Selasa (13/9).

RDP itu melibatkan dari berbagai unsur seperti DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel, Wakapolda, Komandan Korem 101/Antasari, Wakajati, Danlanal, DPR RI, dan mahasiswa, serikat pekerja, PT Pertamina, serta pengusaha angkutan umum, dan lainnya.

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar hadir bersama sejumlah pimpinan SKPD terkait seperti Kepala Kesbangpol, Kepala Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan lainnya.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK yang memimpin rapat, berjanji segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait kenaikan harga BBM dengan mengirimkan surat pernyataan sikap kepada pihak terkait di tingkat pemerintahan pusat.

“Setelah ditandatangani (rangkuman pernyataan sikap,red), besok diantar suratnya ke tujuan masing masing,” ujar Supian HK menjawab pertanyaan kapan keinginan masyarakat Kalsel disampaikan.

Pada kesempatan itu, di sampaikan poin-poin tuntutan masyarakat atau mahasiswa yang disampaikan beberapa hari sebelumnya.

APMII Kalsel misalnya, menyampaikan pernyataan menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga bbm bersubsidi, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, meminta Pemprov dan DPRD Kalsel untuk ikut menolak kenaikan harga BBM, serta lmeminta sikap Pemprov dan DPRD untuk membuka ruang diskusi seluas luasnya.

Sementara, Badko HMI Kalsel mendesak pemerintah untuk segera menerapkan subsidi tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu, meminta transparansi informasi mengenai ketersediaan BBM di Kalsel, dan mendesak DPRD ikut menolak kenaikan BBM.

Pernyataan tidak beda jauh juga disampaikan KAMMI Kalsel dan meminta pemerintah kendalikan harga bahan-bahan pokok, menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat, dan mengalihkan anggaran untuk subsidi BBM. sal/adpim