Sekdaprov Sarankan TPID Tingkatkan Sinergitas Antardaerah se- Kalimantan

Banjarmasin – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar turut hadir sekaligus membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Tahun 2022 di Banjarmasin pada Selasa (26/7).

Dalam rakorwil itu, tampak hadir Kepala Perwakilan BI se-Kalimantan dan juga diikuti perwakilan pemprov se-Kalimantan.

Atas nama Pemprov Kalsel dan Gubernur H. Sahbirin Noor, Roy menyampaikan penghargaan kepada
seluruh tim pengendali inflasi daerah yang melakukan berbagai upaya, serta langkah-langkah koordinasi dan sinergi, agar inflasi di Kalsel dapat terkendali dengan baik.

Roy berharap, rakorwil juga secara spesifik membahas terkait peran kerjasama atau sinergitas antar daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pengendalian inflasi daerah dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan strategi dalam pelaksanaan rakorwil TPID.

Laju inflasi di daerah perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil. Hal ini ujar Sekdaprov, merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengingat pandemi covid-19 belum usai walaupun dilihat dari kenaikan kasus sudah tidak separah 2020-2021.

Kemudian lanjutnya, pengaruh perang rusia dan Ukraina juga berdampak terhadap distribusi energi dan pangan. Inflasi global juga berdampak terhadap potensi kenaikan harga pangan yang pada muaranya juga bisa berdampak ke Indonesia, mengingat Indonesia masih melakukan impor terhadap beberapa komoditas pangan.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi di beberapa daerah dengan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pengendalian inflasi dimaksudkan dengan melakukan stabilisasi harga, pengelolaan pasokan dan distribusi pangan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani.

Rakorwil ini menurut Sekdaprov, memiliki peran strategis dalam rangka memetakan mekanisme kerjasama masing-masing daerah terdekat di kalsel untuk mendukung ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan makanan antar daerah.

Dengan demikian, dapat dihindarkan kelebihan dan kekurangan pasokan di sejumlah daerah.

Pemerataan distribusi bahan pangan tentunya akan meningkatkan ketahanan panganndan ekonomi bagi setiap daerah.

Beberapa langkah mitigasi perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menangkal dampak kenaikan harga
pangan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok pangan di kalsel terutama sampai dengan akhir tahun nanti.

Hal ini penting ketika permintaan pangan mengalami peningkatan, tidak diiringi dengan peningkatan harga yang sangat signifikan.

Diingatkan juga, penting kiranya melakukan analisa terkait daerah mana yang akan dilakukan kerjasama.

Selain itu, kerjasama komoditas ini haruslah saling menguntungkan dan
berkontribusi positif bagi kebutuhan masyarakat kalsel dan peningkatan pendapatan daerah Kalsel.

“Peran TPID harus lebih ektra lagi dalam merespon kondisi global dan kondisi nasional yang terjadi, agar tingkat inflasi terjaga dan stabil. Untuk itu mantapkan segala perencanaan kerjasama daerah yang akan dilakukan melalui rakorwil ini agar dapat menjaga ketahanan pangan dan mendukung pengendalian inflasi daerah,” ujarnya.

Dalam rakorwil itu disampaikan juga paparan “Peran Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam Pengendalian Inflasi Daerah dari Prof. Dr. Bustanul Arifin (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA/Dewan Komisioner dan Ekonomi Senior INDEF) dan juga paparan Implementasi Kerjasama Antar Daerah dalam Menjaga Ketahanan Pangan oleh PT. Food Station Tjipinang Jaya (BUMD Jakarta). (sal/adpim)